Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tertinggi nasional capai 7,39 persen
Frislidia
Pemred
Pekanbaru- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syamsuwir mengatakan pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada triwulan II 2026 mencapai 7,39 persen atau tertinggi nasional yang hanya mencapai 5,45 persen berdasar data BPS RI, pada semester I-2026.
"Peringkat ini menjadikan Pekanbaru sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mengungguli kota-kota besar lain," kata Syamsuir kepada frisnews di Pekanbaru, Sabtu.
Menurut dia, capaian ini lebih didukung oleh pergerakan masif sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), investasi yang kuat, serta keterbukaan lapangan kerja di daerah ini.
Untuk realiasasi investasi di Pekanbaru, katanya menyebutkan mencapai Rp7,35 triliun pada periode Januari hingga Juni 2026, karena itu fakto ini sekaligus diyakini bisa menjadi motivasi untuk menciptakan tata kelola dan menjaga Universal Health Coverage (UHC/Pelayanan Kesehatan Semesta).
"Ada tekanan fiskal tahun ini, dirasakan seluruh kabupaten dan kota di Riau, juga nasional karena dampak konflik geopolitik global (seperti di Timur Tengah) terhadap inflasi di Indonesia. Ditandai lonjakan harga energi dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya logistik," katanya.
Selain itu katanya menyebutkan, tekanan pemotongan tunjangan daerah dari pusat mengakibatkan daerah 'menjerit' apalagi sumber PAD rata-rata dari pertambangan (migas) dan sawit, namun Wali Kota Pekanbaru masih berupaya terus menggali sumber-sumber PAD.
Sementara itu jual beli di Pekanbaru tidak terlalu turun dan petumbuhan ekonomi ditopang pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan di bidang kesehatan perlu lebih digiatkan program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi JKN mellaui program SRIKANDI yang akan menyasar 1.050 peserta.
Program SRIKANDI ini mengusung skema kemitraan tripartit (tiga pihak) yang melibatkan BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga (seperti Badan Usaha/Swasta melalui dana Corparate Social Responsibility/CSR). Tujuannya adalah membantu mendaftarkan atau mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat kurang mampu (khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU Mandiri) guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah.
"Pemko Pekanbaru akan terus berupaya menjaring RS, klinik, optik, dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) di kota ni, untuk memperkuat layanan semesta prioritas sebagai bentuk komitmen mendukung keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/Mandiri)," demikian Syamsuir.
"Peringkat ini menjadikan Pekanbaru sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mengungguli kota-kota besar lain," kata Syamsuir kepada frisnews di Pekanbaru, Sabtu.
Menurut dia, capaian ini lebih didukung oleh pergerakan masif sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), investasi yang kuat, serta keterbukaan lapangan kerja di daerah ini.
Untuk realiasasi investasi di Pekanbaru, katanya menyebutkan mencapai Rp7,35 triliun pada periode Januari hingga Juni 2026, karena itu fakto ini sekaligus diyakini bisa menjadi motivasi untuk menciptakan tata kelola dan menjaga Universal Health Coverage (UHC/Pelayanan Kesehatan Semesta).
"Ada tekanan fiskal tahun ini, dirasakan seluruh kabupaten dan kota di Riau, juga nasional karena dampak konflik geopolitik global (seperti di Timur Tengah) terhadap inflasi di Indonesia. Ditandai lonjakan harga energi dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya logistik," katanya.
Selain itu katanya menyebutkan, tekanan pemotongan tunjangan daerah dari pusat mengakibatkan daerah 'menjerit' apalagi sumber PAD rata-rata dari pertambangan (migas) dan sawit, namun Wali Kota Pekanbaru masih berupaya terus menggali sumber-sumber PAD.
Sementara itu jual beli di Pekanbaru tidak terlalu turun dan petumbuhan ekonomi ditopang pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan di bidang kesehatan perlu lebih digiatkan program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi JKN mellaui program SRIKANDI yang akan menyasar 1.050 peserta.
Program SRIKANDI ini mengusung skema kemitraan tripartit (tiga pihak) yang melibatkan BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga (seperti Badan Usaha/Swasta melalui dana Corparate Social Responsibility/CSR). Tujuannya adalah membantu mendaftarkan atau mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat kurang mampu (khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU Mandiri) guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah.
"Pemko Pekanbaru akan terus berupaya menjaring RS, klinik, optik, dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) di kota ni, untuk memperkuat layanan semesta prioritas sebagai bentuk komitmen mendukung keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/Mandiri)," demikian Syamsuir.
