Riau harus kerahkan sumber daya capai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun 2027
Pekanbaru-Pemerintah Provinsi Riau harus mengerahkan sumber daya dan upaya untuk ikut berkontribusi mendongkrak target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun 2027 seperti diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026, menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI yang menekankan juga bahwa arsitektur RAPBN 2027 dirancang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen serta mempercepat kesejahteraan
Selain itu Presiden Prabowo juga menekankan inflasi dijaga 2,5 persen, dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan defisit 2,40 persen terhadap PDB. Target angka tersebut adalah tantangan yang dilemparkan ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Riau.
Karena itu produktivitas Riau harus naik kelas dari sekadar memproduksi bahan baku menjadi mengolah. Investasi, Riau harus menarik modal yang bukan hanya padat modal, tapi juga padat pengetahuan dan menciptakan keterkaitan lokal yang kuat.
Riau harus membangun ekosistem industri hilir di dalam daerah, bukan mengirim bahan mentah dan membeli produk jadi dari luar.
Dalam literatur ekonomi kebijakan itu disebut transformasi dari 'comparative advantage' (keunggulan komparatif) menuju 'competitive advantage' (keunggulan kompetitif) ketimbang sekadar mengandalkan yang dimiliki Riau secara alamiah, namun lebih membangun secara produktif.
Sementara data investasi memang memberi harapan, ditandai dengan pembentukan Modal Tetap Bruto di Riau tumbuh 10,30 persen pada triwulan II-2026, jauh di atas pertumbuhan ekonomi keseluruhan, dan menjadi sinyal positif yang harus dipertahankan.
Investasi yang masuk harus diuji agar bisa menyerap tenaga kerja lokal yang terampil, menggunakan pasokan bahan lokal, mampu mendorong pertumbuhan industri turunan dan UMKM serta investasi membangun infrastruktur fisik, mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat.
Tindakan ini juga lebih untuk menyiapkan Riau ketika menghadapi migas habis. Posisi awal Riau memang tidak buruk, tercatat pertumbuhan ekonomi Riau sepanjang 2025 mencapai 4,79 persen, dan pada semester I-2026 tumbuh 4,82 persen secara kumulatif, yang masih terjaga. Namun untuk ikut berkontribusi mendongkrak target nasional 6 persen, Riau masih tertinggal hampir satu poin persentase, dan satu poin itu tidak kecil.
Yang lebih mengkhawatirkan, sumber pertumbuhan Riau selama ini masih bertumpu pada sesuatu yang lambat laun akan habis. Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan II-2026 justru terkontraksi 0,56 persen. Sementara ekonomi Riau tanpa migas tumbuh 5,70 persen, artinya, justru sektor nonmigas yang sedang berlari.
Pesan dari data ini mestinya sudah cukup keras, masa depan ekonomi Riau tidak lagi ada di perut bumi, tapi ada di tangan manusianya.
Di sinilah teori ekonomi regional berbicara dengan lantang. François Perroux dalam konsep "growth pole" mengajarkan bahwa pertumbuhan tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah, namun berkelompok di pusat-pusat pertumbuhan yang kemudian memancar ke wilayah sekitarnya.
Riau memiliki beberapa kutub potensial, dan Pekanbaru sebagai pusat jasa dan pemerintahan, Dumai sebagai simpul industri dan pelabuhan, serta koridor perkebunan sawit yang membentang dari Siak hingga Rokan Hilir. Namun kutub-kutub ini baru akan bekerja optimal apabila terhubung satu sama lain dalam sistem rantai nilai yang terintegrasi.
Ironisnya selama ini justru terjadi sebaliknya, tiap daerah berkembang sendiri-sendiri, CPO diekspor mentah dari pelabuhan Dumai, hasil perikanan dijual segar tanpa pengolahan, sagu dari Meranti dijual curah ke luar provinsi. Sedangkan nilai tambah dinikmati daerah lain.
Bappenas menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah 2027 sebagai "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, tema ini sangat pas dibaca dari perspektif Riau".
Editor:Frislidia
