Membangun kepercayaan digital Pemerintah di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)
Oleh: Dr Harkam Tujantri *
Pekanbaru- Setiap hari, tanpa disadari, orang mengambil puluhan bahkan ratusan keputusan berdasarkan data digital. Seperti seorang pegawai membuka aplikasi absensi sebelum memulai pekerjaan. Seorang pimpinan membaca laporan kegiatan melalui dashboard elektronik.
Seorang auditor memeriksa dokumen digital, sementara pemerintah semakin mengandalkan data elektronik untuk merumuskan berbagai kebijakan publik.
Selama satu dekade terakhir, transformasi digital menjadi agenda penting di berbagai institusi, termasuk pemerintahan. Berbagai proses manual telah beralih ke sistem elektronik. Absensi menjadi digital, pelaporan dilakukan secara daring, layanan publik semakin terintegrasi, dan pengambilan keputusan mulai bertumpu pada data yang tersedia secara real time.
Perubahan ini membawa banyak manfaat. Proses menjadi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan lebih baik. Namun, ada satu asumsi yang tanpa sadar ikut berkembang bahwa data digital selalu identik dengan data yang benar. Dalam dunia Data Science, asumsi tersebut tidak pernah berlaku. Data digital bukanlah kebenaran. Data hanyalah representasi dari suatu peristiwa.
Representasi itu dapat akurat, dapat pula tidak lengkap, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dimanipulasi. Karena itu, kualitas sebuah keputusan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang tersedia, tetapi terutama oleh integritas data yang digunakan. Prinsip inilah yang sering terlupakan ketika organisasi terlalu cepat percaya pada sistem digital.
Semakin banyak proses yang terdigitalisasi, semakin besar pula ketergantungan terhadap data. Tanpa disadari, kita mulai mempercayai bahwa apa yang tampil di layar adalah representasi yang benar dari kenyataan. Akan tetapi benarkah demikian?
Perlu paradigma baru disebut sebagai "kepercayaan digital pemerintah/government digital trust, bukan sekadar keamanan siber atau perlindungan data, namun lebih dari kemampuan pemerintah membangun sistem digital yang menghasilkan data berkualitas, dapat diverifikasi, transparan, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam paradigma ini, AI bukan digunakan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk memperkuat kualitas bukti digital sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan akuntabel. Transformasi digital yang sesungguhnya bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut.
Aplikasi fake GPS
Fenomena yang belakangan ramai diperbincangkan mengenai penggunaan aplikasi 'fake GPS' pada sistem absensi digital memberikan pelajaran yang menarik".
Perdebatan yang muncul sering kali berfokus pada siapa yang menggunakan aplikasi tersebut atau bagaimana cara mencegahnya. Padahal, dari sudut pandang kecerdasan buatan dan data science, maka fenomena ini justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Persoalan utamanya bukanlah 'fake GPS', melainkan bagaimana membangun kepercayaan terhadap data digital.
Padahal, dari sudut pandang AI dan data science, fenomena ini justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih mendasar.
Perubahan ini membawa banyak manfaat. Proses menjadi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan lebih baik. Namun, ada satu asumsi yang tanpa sadar ikut berkembang bahwa data digital selalu identik dengan data yang benar.
Dalam dunia data science, asumsi tersebut tidak pernah berlaku. Data digital bukanlah kebenaran. Data hanyalah representasi dari suatu peristiwa. dan representasi itu dapat akurat, dapat pula tidak lengkap, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dimanipulasi. Karena itu, kualitas sebuah keputusan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang tersedia, tetapi terutama oleh integritas data yang digunakan. Prinsip inilah yang sering terlupakan ketika organisasi terlalu cepat percaya pada sistem digital.
Kepercayaan dari bukti
Dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada keputusan penting yang diambil hanya berdasarkan satu informasi. Seorang dokter menggabungkan hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, riwayat kesehatan, dan wawancara pasien sebelum menetapkan diagnosis. Seorang auditor melakukan konfirmasi silang terhadap berbagai dokumen sebelum menyimpulkan adanya penyimpangan. Seorang hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti sebelum menjatuhkan putusan.
Karena semakin penting sebuah keputusan, semakin besar kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar dapat dipercaya. Prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam sistem digital. Apabila kehadiran seseorang hanya dibuktikan oleh satu koordinat GPS, maka sistem tersebut sesungguhnya sedang bertumpu pada satu jenis bukti yang memiliki keterbatasan.
Ketika satu bukti dapat dimanipulasi atau mengalami gangguan teknis, seluruh keputusan yang bergantung padanya ikut berisiko. Masalahnya bukan pada teknologi GPS, melainkan pada desain sistem yang terlalu bergantung pada satu sumber informasi.
AI membangun kepercayaan
Selama ini AI sering dipersepsikan sebagai teknologi yang mampu menggantikan pekerjaan manusia atau meningkatkan efisiensi organisasi. Padahal, salah satu peran AI yang paling strategis justru berada pada aspek yang jarang dibicarakan, yaitu membangun kepercayaan terhadap data.
AI memungkinkan sistem memverifikasi berbagai jenis bukti secara bersamaan. Lokasi dapat dibandingkan dengan waktu pengambilan data, identitas pengguna, aktivitas yang dilaporkan, metadata perangkat, hingga pola perilaku historis. Ketika seluruh informasi tersebut saling menguatkan, tingkat keyakinan terhadap sebuah keputusan menjadi jauh lebih tinggi.
Pendekatan ini bukan sekadar membuat sistem menjadi lebih pintar, tetapi juga membuat keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan.
*Dr. Harkam Tujantri, S.Kom., M.Kom (ASN PPPK pada Kementerian Sosial Republik Indonesia)
*Akademisi Polteknas, dan praktisi di bidang data science, AI dan digital government.
* Penelitian meliputi machine learning, Hybrid Intelligent Model, computer vision, natural language processing, geospatial Intelligence, serta AI for government digital trust yang diterapkan untuk mendukung sistem verifikasi cerdas, analitik data pemerintahan, dan transformasi layanan publik berbasis bukti.
Editor: Frislidia
