Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, S.E., M.M., tekankan Polteknas disiapkan jadi barometer nasional dari Riau
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kerap menjadi area kritis yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Menjawab tantangan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, S.E., M.M., memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap Politeknik Pengadaan Barang Nasional (Polteknas).
Peryataan tersebut disampaikan Ferdiansyah saat mengunjungi Polteknas di Jalan Semangka Gang Nurul Iman Khairat II, di Pekanbaru, Kamis, [23/7].
Sebagai kampus vokasi pertama di Indonesia fokus pada bidang pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah dan swasta, Polteknas diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan menjadi barometer pengadaan secara nasional dari Provinsi Riau.
Ferdiansyah mengatakan bahwa pemahaman masyarakat maupun aparatur sipil daerah terkait prosedur pengadaan barang dan jasa masih perlu ditingkatkan. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti e-commerce dan aplikasi pemerintah (SIPLah, ARKAS, dll.), proses pengadaan kini makin dinamis.
"Kunci utamanya adalah transparan dan akuntabel. Saat ini masih banyak pegawai di lingkungan pemda yang enggan atau takut menjadi panitia pengadaan. Kehadiran Polteknas diharapkan bisa memberikan edukasi dan pendampingan sesuai aturan serta prosedur yang berlaku," ujar Ferdiansyah.
Untuk menunjang kualitas kelulusan, Ferdiansyah mendorong Polteknas memperkuat sinergi dengan dua lembaga strategis yaitu BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah akademik, tetapi juga sertifikasi keprofesian resmi.
Serta LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk pendampingan aplikasi digital dan penguatan tata kelola pengadaan secara menyeluruh.
Ia menilai memasuki tahun kedua menuju tahun ketiga operasional, Polteknas menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Dari yang awalnya hanya memiliki satu bangunan, kini kampus telah berkembang di tiga lokasi.
Meski tergolong baru dan belum mencetak alumni program D-3 maupun D-4, reputasi Polteknas mulai diakui. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota dan provinsi telah mengajukan permohonan pendampingan tata kelola pengadaan.
Ferdiansyah berpesan agar Polteknas tidak sekadar berfokus pada kuantitas mahasiswa, melainkan mutu dan jaminan penyerapan kerja. Lulusan Polteknas diharapkan dapat mengisi kebutuhan ASN/PNS, PPPK, hingga membuka peluang wirausaha mandiri sebagai konsultan pengadaan barang dan jasa.
Direktur Polteknas, Dr Komala Sari mengatakan, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa.
"Khusus tahun 2026, Polteknas memberikan 30 beasiswa penuh kepada pemerintah daerah dengan syarat menjalin kerja sama," ujarnya
Dalam kunjungan ini, Ferdiansyah didampingi Ketua YPKSP, Dr Buyung Kurniawan dan Direktur Polteknas Dr Komala Sari. Selain bertatap muka dengan dosen dan mahasiswa, anggota Fraksi Golkar ini juga meninjau sejumlah ruangan dan gedung Polteknas.
