BPJS Kesehatan dorong layanan jantung berbasis hasil
Frislidia
Pemred
Cimahi- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada Program JKN melalui pendekatan pelayanan kesehatan "berbasis nilai" yakni sebuah kebijakan menempatkan hasil kesehatan dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.
"Transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Keberlanjutan Program JKN ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan dan hasil kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam media Workshop 2026 di Rumah Sakit Tk. II Dustira, Cimahi, Rabu (16/9).
Media Workshop 2026 di Cimahi, bertema "Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN” membahas transformasi penanganan penyakit jantung berbasis mutu pelayanan bagi para peserta JKN.
Ia mengatakan, tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Pujo menyebutkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
"Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Dalam pendekatan 'Pelayanan Kesehatan Berbasis Nilai' FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
"Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Tim Jantung, Fractional Flow Reserve (FFR)/mengukur tingkat keparahan penyempitan (stenosis) pada arteri koroner jantung, serta dan staged revascularization/revaskularisasi bertahap" , katanya.
Pujo menuturkan, BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator hasil. Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
"Kita ingin mengubah paradigma dari dari membayar layanan hingga membeli hasil yang lebih baik, dari menangani kejadian hingga mencegah kejadian, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur hasil,” kata Pujo.
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk dalam pelayanan penyakit jantung serta berbagai layanan pendukungnya, yang semakin baik, termasuk bagi pasien JKN, untuk penyakit jantung yang membutuhkan layanan komprehensif dan dukungan berbagai fasilitas pelayanan.
"Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara konsisten. Selain itu, tidak hanya memberikan pelayanan cepat, dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin oleh Program JKN. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup bersih dan sehat.
"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup," ucap Timbul.
Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Baginya, kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa.
"Transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Keberlanjutan Program JKN ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan dan hasil kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam media Workshop 2026 di Rumah Sakit Tk. II Dustira, Cimahi, Rabu (16/9).
Media Workshop 2026 di Cimahi, bertema "Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN” membahas transformasi penanganan penyakit jantung berbasis mutu pelayanan bagi para peserta JKN.
Ia mengatakan, tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Pujo menyebutkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
"Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Dalam pendekatan 'Pelayanan Kesehatan Berbasis Nilai' FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
"Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Tim Jantung, Fractional Flow Reserve (FFR)/mengukur tingkat keparahan penyempitan (stenosis) pada arteri koroner jantung, serta dan staged revascularization/revaskularisasi bertahap" , katanya.
Pujo menuturkan, BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator hasil. Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
"Kita ingin mengubah paradigma dari dari membayar layanan hingga membeli hasil yang lebih baik, dari menangani kejadian hingga mencegah kejadian, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur hasil,” kata Pujo.
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk dalam pelayanan penyakit jantung serta berbagai layanan pendukungnya, yang semakin baik, termasuk bagi pasien JKN, untuk penyakit jantung yang membutuhkan layanan komprehensif dan dukungan berbagai fasilitas pelayanan.
"Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara konsisten. Selain itu, tidak hanya memberikan pelayanan cepat, dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin oleh Program JKN. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup bersih dan sehat.
"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup," ucap Timbul.
Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Baginya, kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa.
