Perkuat tata kelola PBJ, Polteknas ikuti diskusi kelompok terarah digelar LKPP di Jakarta
Jakarta- Politeknik Pengadaan Nasional (Polteknas) Pekanbaru, Provinsi Riau, terus berupaya memperkuat tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan cara mengikuti "Focus Group Discussion" (FGD/Diskusi Kelompok Terarah) yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Rabu (5/8) 2026.
Peserta Diskusi kelompok tersebut juga diikuti sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Diponegoro (Undip).
"Selain untuk memperkuat tata kelola PBJ, FGD juga bertujuan mendukung penyediaan SDM kompeten serta sinergi kebijakan dan praktik pengadaan, sebab perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi," kata Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., M.P.P, di Jakarta, saat membuka FGD tersebut seperti disadur dari laman website ( https://polteknas.ac.id), Polteknas.
Menurut Dwi Wahyuni Kartianingsih, LKPP ingin mewujudkan pengadaan sebagai sebuah profesi, sehingga cita-cita ini memerlukan sinergi melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan LKPP mengarahkan sebanyak-banyaknya perguruan tinggi di Indonesia untuk menunjang profesionalisme SDM PBJ secara masif.
"Akan tetapi kondisi yang ada saat ini, rata-rata PTN di Indonesia hanya memasukkan 1 mata kuliah Pengadaan Barang/Jasa sebagai mata kuliah pilihan," katanya.
Namun demikian, katanya pula, hanya Politeknik Pengadaan Nasional (Polteknas) yang secara komprehensif sudah bernaung di Program Studi Sarjana Terapan.
Sedangkan untuk prodi di tingkat magister katanya lagi, juga ada di Universitas Diponegoro.
Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) LKPP Diah Ambarawati Ak., M.M, berharap pengembangan kompetensi PBJ tidak lagi sebatas pelatihan tapi sudah berkembang dinamis di tingkat perguruan tinggi.
"Selain itu sarjana vokasi hendaknya bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri," kata Pokja Kelembagaan Vokasi Diktisaintek, Arif sarjana.
Dalam diskusi group terarah itu dicontohkan kolaboraasi antara ITB dengan LKPP. ITB sebagai perguruan tinggi membangun kerangka akademik dan kurikulum, bertanggungjawab "microcredential" (mikrokredensial) dan capaian pembelajaran, asesmen dan bukti kompetensi, serta pengakuan akademik (rekognisi kredit).
Sementara LKPP berperan sebagai rujukan kompetensi profesi PBJ, menyiapkan standar kompetensi dan jenjang profesi, ekosistem sertifikasi dan rekognisi serta praktik PBJ dan "continuous development" (pengembangan berkelanjutan).
Sedangkan arah kolaborasi dan penunjang pofesionalisme, adalah integritas sertifikasi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikasi keahlian PBJ diarahkan agar dapat menjadi pilihan sebagai salah satu dokumen pendukung yang masuk dalam surat SKPI tersebut bagi mahasiswa.
Manfaat bagi mahasiswa dan lulusan adalah meningkatkan kesiapan kerja mahasiswas, memberikan bukti formal keahlian spesifik di bidang PBJ, seta menghasilkan lulusan yang langsung dapat terserap oleh pasar kerja instansi pemerintah dan swasta.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berstatus sebagai lembaga Pemerintah nonkementrian (LPNK) yang bertanggungjawab kepada Presiden.
editor: Frislidia
