Polteknas berupaya meningkatkan minat generasi muda kuliah di bidang pengadaan barang dan jasa
Pekanbaru- Ketua Prodi Manajemen Kontrak Pemerintah, dari Politeknik Pengadaan Nasional (Polteknas) Vina Valentina, S.AP.,M.Si mengatakan Polteknas Pekanbaru, Provinsi Riau, terus berupaya meningkatkan minat generasi muda Indonesia, untuk kuliah di bidang pengadaan barang dan jasa.
"Upaya tersebut dilakukan karena profesi di bidang pengadaan kini masih minim dikenal generasi muda, padahal, hampir seluruh proyek pembangunan bergantung pada kualitas proses pengadaan," kata Vina Valentina kepada frisnews.com di Pekanbaru, Senin.
Menurut Vina, sedikit yang mengetahui bahwa terdapat profesi-profesi strategis seperti perencana pengadaan, pejabat pembuat komitmen, manajer kontrak, analis pengadaan, auditor pengadaan, konsultan pengadaan, hingga pelaku usaha yang menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa.
Sedangkan kesalahan dalam menyusun spesifikasi teknis, katanya, jsutru dapat menyebabkan barang yang dibeli tidak sesuai kebutuhan. Perencanaan anggaran yang kurang matang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Pengelolaan kontrak yang lemah berpotensi menimbulkan keterlambatan pekerjaan, perselisihan, bahkan sengketa hukum.
"Namun jika pengadaan yang dikelola secara profesional akan menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Vina menekankan bahwa tantangan tersebut menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, yang tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami teori, tetapi juga harus mampu membentuk lulusan yang siap menghadapi persoalan dalam pekerjaan. Pendidikan vokasi memiliki peran strategis karena fokus pembelajaran berbasis praktik, penyelesaian studi kasus, simulasi, dan pengalaman lapangan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pemerintahan.
"Pendidikan vokasi penting mengikuti perkembangan teknologi digital, transformasi tata kelola pemerintahan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang terus meningkat. Perusahaan pun butuh lulusan yang memiliki kemampuan akademik, juga mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, memahami regulasi, dan beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung sangat cepat itu," katanya.
Payung Hukum
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Tahapan ini instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta APBD Desa benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga membutuhkan payung hukum untuk dasar pelaksanaannya.
Payung hukum tata kelola pengadaan terus diperkuat oleh pemerintah, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah, juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, mempercepat pembangunan nasional, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Perubahan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola setiap prosesnya. Anggaran yang besar tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila dikelola oleh SDM yang tidak memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme.
Keberadaan Polteknas
Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi yang memiliki fokus pada bidang pengadaan barang dan jasa, Polteknas hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kampus ini mengembangkan sistem pembelajaran yang mengintegrasikan teori, praktik, dan pengalaman lapangan sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki kompetensi yang siap diterapkan di dunia kerja.
Melalui Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah, mahasiswa mempelajari berbagai kompetensi yang dibutuhkan dalam seluruh siklus pengadaan, mulai dari perencanaan pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan penyedia, administrasi kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga serah terima pekerjaan.
Selain kompetensi teknis, mahasiswa dibekali kemampuan analitis, kepemimpinan, komunikasi, integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pengadaan. Lulusan dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang mampu mengelola pengadaan dan manajemen kontrak secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Program Studi Bisnis Digital dirancang untuk membentuk mahasiswa sebagai pelaku usaha dan penyedia barang maupun jasa yang mampu memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan bisnis. Mahasiswa dibekali kompetensi di bidang kewirausahaan digital, pemasaran digital, analisis data bisnis, pengembangan platform digital, hingga pengelolaan rantai pasok dan transaksi elektronik.
"Dengan kompetensi tersebut, lulusan diharapkan menjadi penyedia yang inovatif, kompetitif, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi sebagai mitra pemerintah maupun sektor swasta dalam menyediakan barang dan jasa yang berkualitas," katanya.
Sementara itu, Program Studi Paralegal mempersiapkan mahasiswa memiliki kompetensi hukum terapan yang berorientasi pada penyelesaian masalah secara damai, pendampingan hukum, serta mediasi. Mahasiswa mempelajari penyusunan dokumen hukum, teknik negosiasi, penyelesaian sengketa, serta alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), termasuk mediasi.
Dengan bekal tersebut, katanya lagi, lulusan diharapkan mampu berperan sebagai mediator, pendamping hukum, maupun tenaga profesional yang mendukung terciptanya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa secara efektif dalam hubungan kontraktual maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga program studi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berdiri sendiri. Pengadaan membutuhkan sinergi antara pengelola pengadaan yang kompeten, penyedia barang dan jasa yang profesional, serta dukungan aspek hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak. Inilah ekosistem yang berusaha dibangun melalui pendidikan vokasi di Politeknik Pengadaan Nasional.
Tentukan Pilihan
Vina menyarankan generasi muda saatnya mempertimbangkan bidang-bidang yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Memilih program studi selain mengikuti tren, tetapi tentang menyiapkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Pekerjaan akan selalu membutuhkan individu yang mampu menciptakan solusi, tetap menguasai teori.
Indonesia masih membutuhkan semakin banyak sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kompetensi di bidang pengadaan, bisnis, serta hukum. Seiring meningkatnya pembangunan nasional, transformasi digital pemerintahan, dan tuntutan tata kelola yang baik, kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang-bidang tersebut akan terus berkembang.
Pada akhirnya, membangun Indonesia bukan hanya tugas mereka yang merancang gedung, membangun jalan, atau menyusun kebijakan. Pembangunan juga ditentukan oleh mereka yang memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan, setiap kontrak dilaksanakan dengan baik, setiap sengketa diselesaikan secara adil, dan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Melalui pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, generasi muda memiliki kesempatan untuk mengambil peran strategis tersebut.
Berdasarkan data, Polteknas kini memiliki dosen sebanyak 15 orang dengan mahasiswa sebanyak 90 orang itu. Kampus vokasi pertama di Indonesia yang berfokus pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), ini diresmikan pada 25 April 2024 di Jalan Semangka, Sukajadi, Pekanbaru, kampus ini dipimpin oleh Direktur Dr. Komalasari untuk mencetak tenaga ahli profesional, kompeten, dan bersertifikat.
Keunggulan dan prospek sertifikasi resmi, lulusan dibekali sertifikat kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 serta sertifikat K3 Umum. Lulusan memiliki peluang kerja luas, karena dibutuhkan oleh instansi pemerintah, BUMN, kontraktor, konsultan, hingga pelaku industri swasta. Polteknas juga menerapkan program beasiswa.
