Mevrizal: pembayaran tunjangan guru di wilayah terpencil harus tepat waktu

Fl
Fl Admin
12 Mei 2026 • 19 Pembaca
Mevrizal: pembayaran tunjangan guru di wilayah terpencil harus tepat waktu
📸 Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Barat, Mevrizal SH, MH. (Foto:FN/Dok. ARUN).
olret.com

Solok- Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Barat, Mevrizal SH, MH mengatakan pencairan tunjangan guru di wilayah terpencil atau di daerah khusus harus tepat waktu.

"Sebab guru yang mengajar di daerah terpencil jelas minim akses sehingga tunjangan mereka  penting dibayarkan sesuai tepat waktu agar stabilitas pelayanan pendidikan di daerah tertinggal tetap terjaga," kata Mevrizal SH, MH, dihubungi frisnews.com dari Pekanbaru, Selasa.

Tanggapan tersebut disampaikannya terkait kini terjadi transisi kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Solok, Provinsi Sumbar. 

Menurut dia, proses transisi kepemimpinan pada dinas atau kantor di lingkup pemerintahan daerah tidak perlu mengganggu pencairan tunjangan guru di daerah khusus itu.

"Apalagi guru di daerah terpencil memiliki beban berat dalam mengajar, selain menghadapi  tantangan geografis dan keterbatasan sarana pendidikan dan infrastruktur mereka juga dituntut menjaga kualitas pendidikan," katanya.

Menurut dia,  kondisi lapangan dan tantangan  guru mengajar di wilayah terpencil jelas berbeda dibanding wilayah perkotaan.

Karena itu transisi birokrasi harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan menyangkut hak tenaga pendidik dan masa depan generasi bangsa. 

"Pemberian tunjangan bagi guru adalah bentuk keberpihakan negara terhadap guru-guru yang mengabdi di wilayah terpencil atau daerha khusus itu," katanya.

Ia juga menekankan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, perlu menggiatkan koordinasi antar pihak dinas, operator sekolah, serta kepala satuan pendidikan, menjalin komunikasi yang baik untuk meminimalisasi munculnya kebingungan ataupun informasi yang simpang siur di kalangan guru. 

Pemerintah Kabupeten Solok, katanya lagi, harus tetap menjaga profesionalisme birokrasi dan tidak menjadikan proses pergantian kepemimpinan sebagai alasan terhambatnya pelayanan dasar masyarakat.(fn)